Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Aula Rumah Jabatan Bupati.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., MPA, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, serta perangkat daerah terkait. Serta juga dihadiri Kemenko Polkam, KPU RI dan pihak terkait.

Pj Bupati Indra Gunawan dalam paparannya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran PSU sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitas terhadap pelaksanaan PSU. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan damai,” tegasnya.

Indra juga mengungkapkan berbagai bentuk dukungan yang telah dan akan dilaksanakan, seperti penugasan personel, penyediaan sarana, transportasi logistik, serta pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih.

Tak hanya itu, Pemkab Barito Utara juga telah menggulirkan berbagai inisiatif, seperti deklarasi netralitas ASN, pencanangan desa anti politik uang, dan pelaksanaan sosialisasi di berbagai tingkatan.

Dari sisi teknis, tercatat 270 TPS akan digunakan dengan total 114.980 Daftar Pemilih Tetap (DPT), melibatkan 309 anggota PPS dan 45 anggota PPK. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU, Pemkab telah mengalokasikan anggaran melalui NPHD sebesar total lebih dari Rp21 miliar, termasuk dukungan ke KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim 1013/Muara Teweh.

“Dengan sinergi semua pihak, kami optimis PSU di Barito Utara akan berlangsung tertib, aman, dan berkualitas,” kata Indra Gunawan.

Rakor ini menjadi momentum penting menjelang pelaksanaan PSU, memastikan seluruh elemen siap menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing dengan menjaga netralitas dan profesionalitas.(ab)